NasDem Tapsel Menyatakan Sikap Terkait PAW Eddi Sullam, Kursi DPRD Dapil 5 Masih Kosong

Polemik mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Tapanuli Selatan dari Fraksi Partai NasDem, Eddi Sullam Siregar, kembali mencuri perhatian publik. Proses yang seharusnya berjalan lancar ini justru terhambat, menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat mengenai kepastian penempatan wakil mereka di parlemen daerah.

Kursi DPRD Dapil 5 Masih Kosong

Saat ini, kursi DPRD Tapsel untuk daerah pemilihan (Dapil) 5 masih belum terisi. Hal ini memicu kritik dari berbagai pihak karena dianggap menghalangi representasi masyarakat di lembaga legislatif. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran akan minimnya suara masyarakat di dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka.

Pernyataan Resmi dari Partai NasDem

Ketua DPD Partai NasDem Tapanuli Selatan, Drs. H. Maas Siagian, angkat bicara mengenai sengketa internal yang sedang berlangsung di dalam partainya. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa proses tersebut kini telah memasuki tahap akhir di Mahkamah Partai NasDem.

Dalam konfirmasinya, Maas Siagian mengungkapkan, “Kami berterima kasih atas kerjasamanya, dan mohon agar semua pihak bersabar dua atau tiga hari ke depan untuk mendapatkan keputusan final.” Pernyataan ini disampaikan melalui pesan WhatsApp pada Rabu (20/05/2026).

Proses PAW yang Terlalu Lama

Meskipun ada pernyataan dari Maas Siagian, publik menganggap bahwa proses PAW ini berlangsung terlalu lama dan menimbulkan sejumlah tanda tanya. Banyak yang khawatir bahwa keterlambatan ini tidak hanya berpengaruh pada partai, tetapi juga pada hak-hak masyarakat untuk diwakili di DPRD.

• Proses hukum Eddi Sullam yang berlarut-larut
• Ketidakpastian dalam representasi masyarakat
• Kritikan terhadap mekanisme internal partai
• Pentingnya keputusan cepat dari Mahkamah Partai
• Pengaruh pada kepercayaan publik terhadap partai

Desakan untuk Segera Mengambil Keputusan

Ketua Harian DPP Lembaga Rakyat Awasi, Andina Siagian, juga menekankan perlunya Mahkamah Partai NasDem mengambil keputusan segera untuk menghindari keributan yang berkepanjangan. Ia menegaskan, “Jangan sampai mekanisme internal partai justru menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan wakilnya di DPRD.”

Andina menambahkan bahwa jika masalah hukum sudah diselesaikan, maka kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Keterlambatan dalam proses ini hanya akan merugikan semua pihak yang terlibat.

Vonis Hukum Eddi Sullam

Situasi semakin rumit setelah terungkap bahwa Eddi Sullam telah divonis dua tahun penjara dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Kasus tersebut memiliki ancaman pidana di atas lima tahun penjara, sehingga semakin memperjelas alasan di balik proses PAW yang tertunda.

Informasi yang beredar menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian Eddi Sullam sebagai anggota DPRD Tapsel untuk periode 2024-2029. Ini semakin menambah kepastian bahwa kursi yang seharusnya diisi oleh Sullam kini menjadi kosong.

Upaya Hukum yang Ditempuh

Beberapa sumber mengungkapkan bahwa Eddi Sullam telah berulang kali mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung. Namun, seluruh upaya hukum yang ditempuhnya berakhir dengan penolakan. Ini menunjukkan bahwa jalan yang diambilnya semakin sempit, dan keputusan final dari partai menjadi semakin mendesak.

Proses PAW yang Tertunda

Saat ini, sengketa mengenai PAW Eddi Sullam kembali berada di tangan Mahkamah Partai NasDem, tetapi belum ada keputusan final yang diumumkan kepada publik. Keterlambatan ini menyebabkan proses PAW DPRD Tapsel tidak dapat dilanjutkan, dan kursi DPRD Dapil 5 dari Fraksi NasDem masih kosong.

KPUD Tapanuli Selatan di Bawah Sorotan

Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada KPU Daerah Tapanuli Selatan. Banyak yang menganggap KPU belum memberikan kepastian mengenai proses PAW yang sedang berlangsung. Sorotan ini semakin meningkat setelah beredarnya surat resmi dari Mahkamah Partai NasDem yang tertanggal 11 Februari 2026, yang merupakan balasan atas surat dari KPU pada tanggal yang sama.

Kecepatan respon dari Mahkamah Partai NasDem menimbulkan pertanyaan, terutama ketika proses sengketa yang terjadi justru berjalan lambat. Publik mulai mempertanyakan transparansi dalam proses ini dan menginginkan penjelasan yang lebih jelas dari pihak-pihak yang berwenang.

Kekhawatiran Masyarakat

Ketidakpastian terkait PAW Eddi Sullam menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Mereka merasakan dampak langsung dari ketidakjelasan ini. Tanpa wakil yang jelas di DPRD, suara mereka tidak akan terwakili secara efektif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

• Minimnya representasi di lembaga legislatif
• Kurangnya transparansi dalam proses internal partai
• Ketidakpastian hukum bagi anggota dewan
• Risiko kehilangan kepercayaan publik terhadap partai
• Pentingnya segera mengambil keputusan akhir

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari KPUD Tapanuli Selatan maupun Mahkamah Partai NasDem terkait berbagai asumsi yang berkembang di masyarakat. Hal ini semakin memperburuk situasi dan menambah kebingungan di kalangan pemilih.

Dengan demikian, semua mata kini tertuju pada keputusan akhir yang akan diambil oleh Mahkamah Partai NasDem. Di harapkan keputusan tersebut dapat segera diambil, sehingga masyarakat dapat kembali mendapatkan wakil yang mereka pilih dan proses legislasi di DPRD Tapanuli Selatan dapat berjalan dengan baik.