Dialog Hardiknas Medan Hasilkan Petisi untuk Pemerintah Terkait Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Namun, tantangan yang dihadapi sistem pendidikan nasional saat ini sangat kompleks. Dialog peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang diadakan oleh Panitia Reuni Akbar Ikatan Alumni Graha Kirana mengangkat pertanyaan mendasar: “Pendidikan untuk siapa?” Kegiatan ini tidak hanya sekadar memperingati hari penting, tetapi juga menghasilkan petisi pendidikan nasional yang berisi rekomendasi konkret untuk pemerintah. Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Harvard Focal Point Mall, Medan, pada 13 Mei 2026, para akademisi, tokoh pendidikan, dan pengamat sosial memberikan pandangan mereka yang kritis dan konstruktif.

Rekomendasi Penting dari Dialog Pendidikan

Dalam dialog tersebut, para peserta sepakat untuk merumuskan tiga poin petisi yang ditujukan kepada pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Petisi ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk perbaikan yang nyata dalam sistem pendidikan.

Suara Para Narasumber

Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki latar belakang beragam dalam bidang pendidikan dan sosial. Di antaranya adalah Drs. Shohibul Anshor Siregar MSi, Sutrisno Pangaribuan ST, Drs. H. Bahrumsyah MM, dan Prof. Dr. M. Arif Nasution MA. Masing-masing memberikan pandangan yang mendalam dan kritis terhadap keadaan pendidikan saat ini.

Drs. Shohibul Anshor Siregar, seorang dosen dari FISIP UMSU, dengan tegas mengkritik program sertifikasi guru dan dosen. Menurutnya, program ini tidak berhasil meningkatkan kualitas pendidikan nasional, malah lebih berfungsi sebagai ritual administratif yang tidak berdampak pada kompetensi pengajar.

“Sertifikasi guru dan dosen saat ini merupakan cara feodal yang menipu diri sendiri. Negara mengeluarkan anggaran besar untuk ritual birokrasi, bukan untuk peningkatan mutu pendidikan,” jelas Shohibul. Ia menekankan bahwa sertifikasi telah berubah menjadi simbol status, tanpa benar-benar mencerminkan kemampuan dan kualitas mengajar tenaga pendidik.

Lebih lanjut, Shohibul menyatakan bahwa banyak pengajar kini lebih fokus pada tunjangan profesi ketimbang pada peningkatan kualitas pembelajaran. “Kita terlalu sibuk mengurus dokumen dan legalitas, tetapi lupa memastikan apakah pendidikan benar-benar melahirkan generasi yang cerdas dan berintegritas,” tambahnya.

Pendidikan Sebagai Pembentuk Karakter

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Bahrumsyah, juga memberikan perspektif penting dalam dialog ini. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak seharusnya hanya dilihat sebagai sarana untuk meraih gelar akademik. Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa.

“Pendidikan seharusnya untuk generasi penerus bangsa, jangan dikelola sembarangan. Ilmu yang didapat harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat,” ungkap Bahrumsyah. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua untuk menciptakan sistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, Bahrumsyah meminta pemerintah untuk menjamin akses pendidikan yang merata tanpa diskriminasi bagi semua kalangan masyarakat. Ini menjadi salah satu poin penting dalam petisi pendidikan nasional yang diusulkan dalam dialog tersebut.

Pendidikan yang Hilang Arah

Kritik tajam juga datang dari Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan di Sumatera Utara yang dinilai semakin kehilangan arah. Menurutnya, pola pendidikan yang ada saat ini masih mewarisi cara-cara yang membodohi rakyat, mirip dengan sistem pendidikan pada masa kolonial.

“Jangan sampai pola pendidikan yang membodohi rakyat terus diwariskan,” tegas Sutrisno. Ia juga menyoroti rendahnya mutu pembelajaran, ketimpangan pendidikan antarwilayah, serta lemahnya kompetensi tenaga pendidik yang masih menjadi masalah serius di Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Sutrisno menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan nasional di era mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim turut berkontribusi pada kerusakan sistem pendidikan. Ia juga menyoroti kurangnya keseriusan kepala daerah dalam membangun pendidikan untuk rakyat.

“Istri kepala daerah otomatis jadi Bunda PAUD. Namun, anak-anak mereka sendiri sekolah di mana? Ini menjadi pertanyaan besar tentang keseriusan dalam membangun pendidikan rakyat saat ini,” sindirnya.

Transformasi Nilai dalam Pendidikan

Prof. Dr. M. Arif Nasution juga memberikan pandangannya mengenai kondisi pendidikan di Indonesia. Ia menilai bahwa sistem pendidikan saat ini jauh dari filosofi yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Menurutnya, pendidikan saat ini lebih menekankan pada kecerdasan intelektual ketimbang kecerdasan spiritual dan moral.

“Sekarang banyak orang tua datang langsung ke sekolah untuk memarahi guru hanya karena anaknya ditegur atas ketidakdisiplinan dalam belajar,” ungkap Prof. Arif. Ia juga mengkhawatirkan fenomena meningkatnya komersialisasi pendidikan yang membuat banyak anak sulit mengakses pendidikan yang layak.

Selain itu, Prof. Arif menyoroti bahwa tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah, di mana sebagian besar berada di bawah jenjang SMA. “Apakah SDM dengan pendidikan di bawah SMA mampu memahami isi kampanye politik dalam setiap pemilu? Ini menjadi persoalan besar bagi bangsa kita,” ujarnya.

Tanggung Jawab Bersama dalam Pendidikan

Menurut Prof. Arif, masalah pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif yang harus diselesaikan oleh pemerintah, masyarakat, serta seluruh elemen bangsa. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.

Dialog Hardiknas ini diakhiri dengan pernyataan dari Ketua Yayasan Kampus Graha Kirana, OK Zulkarnain SH MSi, yang secara resmi membuka acara sekaligus meluncurkan podcast “Suara Graha Kirana”. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi inisiatif panitia reuni alumni yang menghadirkan ruang diskusi tentang pendidikan dan menyediakan media podcast sebagai wadah edukasi bagi generasi muda.

“Podcast ‘Suara Graha Kirana’ diharapkan dapat menjadi ruang intelektual yang menghadirkan kritik, ide, dan solusi terhadap berbagai persoalan sosial dan pendidikan di Indonesia,” tutupnya. Dialog ini tidak hanya menghasilkan petisi pendidikan nasional, tetapi juga menyemangati masyarakat untuk berperan aktif dalam perbaikan pendidikan di tanah air. Dengan demikian, harapan untuk pendidikan yang lebih baik di masa depan tetap dapat tercapai.