65 Warga Perumahan AB Jaya Ajukan Laporan Resmi Terhadap Pengembang ke Polres Pasuruan Kota

Di tengah sepinya suasana di Perumahan Amanah Bumi Jaya, 65 warga mengambil langkah berani dengan mengajukan laporan resmi terhadap pengembang mereka, PT Amanah Bumi Jaya, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pasuruan Kota pada Senin, 1 Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah berbulan-bulan menunggu kepastian mengenai dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang hingga kini belum diterima, meskipun beberapa dari mereka telah menyelesaikan kewajiban pembayaran.

Keluhan Warga Terhadap Pengembang

Para konsumen yang melaporkan pengembang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap PT Amanah Bumi Jaya. Masyarakat merasa dirugikan karena janji yang tidak terpenuhi terkait dokumen kepemilikan yang sangat penting bagi mereka. Moch. Yusuf, sebagai koordinator warga, menjelaskan bahwa laporan ini adalah hasil dari banyaknya keluhan yang diterima dari penghuni yang telah bertahun-tahun menunggu kejelasan legalitas aset yang mereka beli.

Proses Pembelian yang Bermasalah

Moch. Yusuf, yang juga merupakan Ketua RT setempat, mengisahkan pengalamannya saat membeli sebidang tanah dan jasa pembangunan rumah pada Juli 2020. Ia menjelaskan bahwa ia telah membeli unit berukuran 9 x 15 meter persegi dengan nilai transaksi mencapai Rp540 juta. Pembayaran dilakukan melalui skema angsuran yang direncanakan selama 14,5 tahun. Namun, setelah proses transaksi, ia hanya menerima surat pernyataan pembelian yang tidak memadai.

Di tahun 2024, Yusuf melanjutkan dengan membeli tanah kavling kedua berukuran 14,5 x 10 meter persegi seharga Rp217,5 juta. Meskipun telah melunasi pembayaran, ia mengaku tidak mendapatkan dokumen perjanjian jual beli yang dijanjikan dalam materi pemasaran. Hal ini menambah daftar masalah yang dihadapi oleh banyak penghuni lainnya.

Masalah Serupa Dihadapi Banyak Penghuni

Yusuf menyatakan bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Banyak penghuni lainnya juga mengalami situasi yang sama, di mana meskipun telah memenuhi kewajiban pembayaran, mereka belum mendapatkan kejelasan mengenai legalitas aset yang mereka huni. Melalui pengumpulan informasi dan aduan dari sesama penghuni, ia mengidentifikasi sedikitnya 65 konsumen yang merasakan hal serupa, khususnya dalam hal dokumen kepemilikan.

Mediasi yang Tak Memadai

Sebelumnya, pada Mei 2025, warga sempat melakukan mediasi dengan manajemen PT Amanah Bumi Jaya untuk mencari solusi atas keluhan yang disampaikan konsumen. Dalam pertemuan tersebut, pihak pengembang mengakui adanya kendala dalam menyelesaikan pembayaran lahan kepada pemilik tanah sebelumnya. Masalah ini menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penerbitan dokumen kepemilikan.

Dalam kesempatan itu, perusahaan berjanji akan menyelesaikan proses legalitas dan sertifikasi tanah dalam waktu tiga bulan. Namun, hingga Juni 2026, janji tersebut tidak terwujud, dan para konsumen masih menunggu dokumen yang dijanjikan. Ketidakpuasan ini mendorong warga untuk mengambil tindakan lebih lanjut dengan melaporkan masalah ini kepada aparat hukum.

Laporkan Dugaan Pelanggaran

Selain masalah legalitas, laporan yang disampaikan oleh warga juga mencakup dugaan bahwa beberapa dokumen perizinan terkait penjualan tanah kavling dan jasa pembangunan rumah belum sepenuhnya dipenuhi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen tentang keabsahan transaksi yang telah mereka lakukan.

Harapan Warga terhadap Penegakan Hukum

Yusuf menegaskan harapan warga agar kepolisian dapat menangani laporan ini secara profesional. “Banyak warga yang merasa dirugikan dan belum mendapatkan haknya. Kami berharap proses hukum dapat memberikan keadilan,” ucapnya dengan tegas. Pernyataan ini mencerminkan keresahan yang dirasakan oleh banyak penghuni yang ingin mendapatkan kepastian hukum atas transaksi yang telah dilakukan.

Seorang konsumen lainnya menambahkan, bahwa mereka tidak menginginkan hal lain selain kepastian hukum mengenai status kepemilikan yang sah. “Kami sudah memenuhi semua kewajiban sesuai perjanjian. Sekarang, kami hanya berharap mendapatkan hak kami berupa dokumen kepemilikan yang sah,” ujarnya menegaskan harapan bersama warga lainnya.

Proses Hukum dan Tindak Lanjut

Langkah hukum yang diambil oleh warga ini merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan keadilan dan hak mereka sebagai konsumen. Dengan melaporkan pengembang ke pihak berwenang, mereka berharap agar masalah ini dapat diselesaikan secara tuntas. Proses hukum ini juga menjadi sinyal bagi pengembang lainnya untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi janji-janji mereka kepada konsumen.

Peran Penting Konsumen dalam Melindungi Haknya

Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran konsumen dalam melindungi hak-hak mereka. Melalui laporan resmi pengembang, warga tidak hanya berusaha mendapatkan dokumen yang mereka anggap sebagai hak, tetapi juga ingin menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi properti. Dengan melibatkan pihak berwenang, mereka berharap dapat menciptakan kesadaran dan perubahan yang lebih baik dalam industri properti.

• Pentingnya bukti transaksi dalam kepemilikan properti
• Peran mediasi sebagai langkah awal penyelesaian masalah
• Kesadaran akan hak konsumen dalam transaksi properti
• Tindakan hukum sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan
• Harapan akan transparansi dan akuntabilitas dari pengembang

Melalui langkah yang diambil oleh 65 warga Perumahan AB Jaya, diharapkan akan muncul perubahan positif dalam cara pengembang beroperasi dan memenuhi tanggung jawab mereka. Dalam jangka panjang, kasus ini dapat mendorong perbaikan dalam regulasi dan perlindungan konsumen di sektor properti, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Dengan upaya yang dilakukan oleh warga, diharapkan agar pihak berwenang dapat melakukan investigasi yang mendalam dan memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi. Ini adalah langkah penting tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi banyak orang yang mungkin berada dalam situasi serupa.